Aktivitas Tambang Ilegal di Bangka Barat Terus Berlangsung, Masyarakat Minta Aksi Tegas Kepolisian

SUARAHEBAT.CO.ID | BANGKA BARAT - Meskipun razia gabungan telah dilakukan oleh Tim Gabungan Satpolairud Polres Bangka Barat, Posmat TNI Angkatan Laut, Satpolpp Kabupaten Bangka Barat, dan Kesatuan Pengamanan Hutan Produksi (KPHP) Rambat Menduyung pada Selasa (9/1/24) lalu, aktivitas tambang ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) dusun Selindung, Desa Air Putih, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, masih berlanjut.

Ketegasan Kasat Polairud Polres Bangka Barat, Iptu Yudi Lasmono, dianggap belum cukup memadai oleh sejumlah pelaku penambang. Selasa (27/2/2024).

Dalam kurun waktu satu bulan sembilan belas hari sejak razia dilakukan, peralatan Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk tower masih terparkir di lokasi.

Para pelaku diduga melakukan aktivitasnya terutama pada malam hari untuk menghindari penegakan hukum. Mereka bahkan menjual hasil penambangan tersebut kepada kolektor timah dengan harga Rp 80 ribu per kg.

Pantauan wartawan di lokasi pada Senin (26/2/24) menunjukkan bahwa puluhan ponton masih berada di lokasi, dan kondisi peralatan tambang seperti mesin dan spiral masih terpasang dan siap digunakan kapan saja.

Kasat Polairud Polres Bangka Barat, Iptu Yudi Lasmono, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami informasi tersebut.
"Terima kasih atas informasinya, akan kami dalami," ujarnya singkat.

Sementara itu, masyarakat menunggu tindakan tegas dari pihak kepolisian setempat dan meminta kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk tidak tinggal diam terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam aktivitas tambang timah ilegal di DAS Selindung.

Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas demi menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati aturan yang berlaku.

Kritik terhadap ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menindak tambang ilegal ini semakin menguat, sementara masyarakat dan pihak terkait terus memantau perkembangan situasi dan menunggu langkah konkret dari pihak berwenang.***