Dugaan Korupsi Hingga Dilaporkan Ke KPK, Pj Walikota Pekanbaru Diminta Nonjobkan Kepala Bapenda

Dugaan Korupsi Hingga Dilaporkan Ke KPK, Pj Walikota Pekanbaru Diminta Nonjobkan Kepala Bapenda

SUARAHEBAT.CO.ID | PEKANBARU -- Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi dinilai banyak permasalahan. Oleh sebab itu diminta dan mendesak Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun menonjobkan hal pejabat demikian.

Permintaan disampaikan Said Usman Abdullah (SUA) kepada wartawan saat diminta tanggapan. Ia mengatakan hal ini, buntut mencuatnya kasus dugaan korupsi terjadi di Bapenda dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Riau (AMPR) ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kepala Bapenda ini sudah bikin gaduh. Ini harusnya jadi perhatian Pj Walikota. Sudah waktunya membersihkan kota ini (Pekanbaru) yang dari orang sakit karya rezim sebelumnya,” sebut SUA mantan Anggota DPRD Pekanbaru tiga periode ini menjelaskan.

SUA menyebutkan lagi, dugaan korupsi yang terjadi di Kota Pekanbaru saat ini juga termasuk korupsi yang sangat luar biasa dan harusnya bisa segera diusut tuntas. Apalagi negara tengah ‘sulit’ saat ini.

“Dia (Bapenda, red) sebagai penyelenggara itu luar biasa. Aparat penegak hukum harus serius menangani kasus ini. Apalagi Kejati Riau sudah dikomandoi orang yang punya track record bagus. Segera bongkar kasus ini,” tegasnya.

Kasus itu diketahui sudah viral di publik dan sampai ke Nasional. Mulai dari manipulasi tentang Wajar Tanpa Pengecualian sampai ada dugaan korupsi lain yang melibatkan oknum oknum yang lainnya.

“Dia (Kepala Bapenda) tidak jalan sendiri, melibatkan banyak orang atau kelompok kelompok oknum tertentu. Sudah berapa kali buat masalah,” jelasnya.

Menurut SUA lagi, dugaan korupsi di Bapenda Pekanbaru saat ini menjadi pintu masuk bagi Pj Walikota Pekanbaru, melakukan evaluasi untuk OPD yang bermasalah.

“Yang ini (Kepala Bapenda) bukan sekali, sudah sering (buat masalah) nggak terhitung lagi. Kalau dibongkar ini banyak ini, berantai kemana mana, apalagi yang bicara orang dalam. Bukti ada,” ulasnya dilansir potret24.com.

Sebelumnya diketahui kasus tindak pidana korupsi ini dilaporkan AMPR ke KPK, dalam laporannya ke KPK ada 4 dokumen kasus yakni dugaan rekayasa laporan piutang di Bapenda Pekanbaru agar pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan penggunaan APBD Pekanbaru 2020.

AMPR juga menyertakan barang bukti lainnya berupa rekaman suara percakapan para pejabat Bapenda Pekanbaru yang diduga melakukan rekayasa laporan piutang. Dokumen yang diserahkan ke KPK berupa soft copy.

Selain itu, ada dugaan korupsi pemanfaatan nilai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) kepada perusahaan di lingkungan Pekanbaru yang diduga di markup instansi Bapenda Pekanbaru.

Termasuk kasus dugaan pemaksaan pemotongan insentif Upah Pungut Pegawai dan dugaan korupsi pemotongan secara sepihak oleh Bapenda Kota Pekanbaru atas adanya bantuan dana hibah senilai Rp 8,5 miliar yang dibagikan kepada objek pajak yang taat pajak.

Bahkan, ada juga isu bahwa Ketetapan Pajak PT Angkasa Pura II senilai Rp23 Milyar yang belakangan dikabarkan justru dibayar hanya Rp9 Milyar. Hal ini, belum pernah dijelaskan oleh Zulhelmi.

Dihubungi awak media Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan adanya laporan itu. Berkasnya saat ini akan dilakukan verifikasi.***

Komentar Via Facebook :